PUBLIKNEWS.CO, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Maswedi mengatakan, DPRD maupun Sekretariat DPRD Samarinda banyak melakukan perampingan tenaga honorer, karena keterbatasan anggaran.
“Kita akui, DPRD banyak pengurangan. Termasuk staf pribadi DPR, karena ketidakmampuan pemerintah membayar itu,” ujarnya baru-baru ini.
Masih kata dia, kemampuan APBD Samarinda masih minim dan mayoritas hanya digunakan untuk biaya gaji. Akibatnya, tidak hanya pengurangan gaji honorer saja, tetapi juga pengurangan tenaga honorer. Dan itu kata dia, tidak hanya terjadi di lingkup Sekretariat DPRD Samarinda saja, melainkan di seluruh lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
“Kemampuan keuangan daerah belum mampu, anggaran kita juga masih kecil, antara Rp 500 miliar. Itu kondisi yang ada di Kaltim,” katanya.
“Beberapa waktu lalu juga ada beberapa guru honorer yang datang ke kita menyampaikan keluhan, dengan tingkat pendidikan level Sarjana tapi gaji seperti pembantu,” sambungnya.
Menurut dia, Komisi IV juga mendorong Pemkot Samarinda untuk lebih memberikan perhatian kepada tenaga honorer, utamanya guru.
“Kami terus mendesak Pemkot untuk bisa meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah), sehingga masyarakat kita, terutama guru honorer bisa meningkat penghasilannya,” pungkasnya.
Penulis : Han