Publiknews. Co – Samarinda – Keterlibatanya satu dari sekian banyak warga di Kaltim sebagai Deputi Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dinilai kurang baik oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Pasalnya sudah sepatutnya menjadi prioritas pemerintah pusat ketika mendirikan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Provinsi Kaltim, Lantas Hamas pempertanyakan hal tersebut.
Menurut Ketua DPRD tersebut, terpilihnya satu orang tokoh lokal Kaltim tidak akan sanggup menampung seluruh aspirasi masyarakat Kaltim.
“Tak dilibatkannya DPRD dalam pembahasan dan pelaksanaan IKN membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara maksimal. Khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan daerah,” ucapnya Hamas sapaan akrabnya.
Jelasnya, Hamas mengungkapkan minimal warga lokal Kaltim yang menempati jajaran Deputi ini haruslah sebanyak dua orang, yang mengetahui persis persoalan di daerahnya.
“Hal ini perlu dipertanyakan. Padahal seharusnya kouta perwakilan warga lokal haruslah minimal dua orang yang mengatahui persoalan di Kaltim dan punya misi dan terobosan dalam menyelesaikannya,” jelasnya.
Dia pun menegaskan bahwa masyarakat Kaltim, termasuk akademisi maupun mahasiswa, tidak ingin hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
“Sudah seharusnya pemerintah pusat memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga lokal,” tandas Hamas. (Adv)