Laila Sebut Perlu Trobosan Baru Mengatasi Kendala E-Parking

Publik News.Co.Samarinda.Kebocoran PAD Kota Samarinda banyak terjadi di sektor parkir tepi jalan umum. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatihah menginginkan agar terobosan yang disodorkan oleh pemerintah bisa mengatasi kebocoran ini dan menata kondisi parkir di Samarinda sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah dengan lebih baik.

“Selama ini PAD kita kebocoran terhadap ruang-ruang jalan terkhususnya parkir tepi jalan umum, jadi kalau konsepnya seperti itu menurut saya sangat bagus, artinya mudah digunakan masyarakat, ibaratnya dalam satu hari, satu ruas jalan parkir konvesional hanya mendapat Rp 50 ribu, tapi dengan menggunakan uang digital bisa Rp 500 ribu, Intinya jika masyarakat merasa mudah menggunakan E-parking, ya berjalan saja E-Parking, kalau lebih mudah dengan kartu ya silahkan itu menjadi pilihan,” ujarnya.

Selain sistem parkir berlangganan yang dicoba oleh Pemkot Samarinda, sebelumnya walikota Andi Harun juga telah melaunching sistem pembayaran E-Parking dengan metode digital melalui scan barcode.

Kemudian, “saya lihat gerafik di Bank Kaltim di 3 bulan lalu Kemudian mendapatkan penurunan ada dua kendalanya pertama juru parkir kurang responsif dan yang ke dua kurang sosialisasi sehingga akhirnya juru parkir tidak menawarkan dan tidak berminat untuk menggunakan barcode. Kenapa mereka tidak mendapatkan konvensional yang seimbang dan mereka harus terorganisir dengan jelas,” ungkapnya.

Anggota legislatif dari dapil Kecamatan Palaran, Loa Janan Ilir, dan Samarinda Seberang itu juga menilai bahwa secara teknis belum efektif.

Politikus partai PPP Laila Fatihah, mengaku terkadang dirinya mencoba melakukan pembayaran non-tunai di salah satu tempat. Namun juru parkirnya kurang responsif, harus perlu adanya pelatihan-pelatihan.

“Saya mencoba, saya liat ada gantungan (Barcode, Red) di leher jukir. Dia menawarkan atau tidak, ternyata tidak. Jadi itu juga menjadi catatan kami,” terangnya.

Memang, secara penggunaan belum efektif, sebut Laila, namun secara penerimaan daerah dari parkir non-tunai meningkat 70% sampai 80% jika dibandingkan pendapatan dari parkir konvensional.

“Jadi catatan untuk Dishub Samarinda, perlu meningkatkan juru parkir lagi, terutama responsif dan untuk Pemerintah Kota lebih memasifkan sosialisasi” pungkasnya(Adv)