PUBLIKNEWS.CO, SAMARINDA – Kegiatan serap aspirasi anggota dewan, Reses masa sidang I tahun 2022 dilaksanakan Joha Fajal di tiga lokasi berbeda, sesuai daerah pemilihannya (Dapil).
Kegiatan Reses sekaligus silaturahmi bersama tokoh masyarakat di Kecamatan Samarinda Seberang, Loa Janan Ilir dan Palaran tersebut, menjadi sarana masyarakat menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di wilayahnya.
“Reses kami laksanakan di tiga kecamatan. Yang sudah kami lakukan di Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Samarinda Seberang dan Palaran. Saya kumpulkan tiga kecamatan sesuai Dapil,” ujarnya, Kamis kemarin (3/2/2022).
Selama melaksanakan Reses, Joha menyebut, keluhan yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat di tiga kecamatan tersebut adalah persoalan terkait infrastruktur jalan dan drainase. Karena memang, diakuinya ruas jalan umum, terlebih jalan lingkungan di tiga kecamatan tersebut masih banyak yang belum tersentuh aspal atau semenisasi. Padahal, aktivitas warga setempat sangat tinggi untuk melintas di jalan-jalan tersebut.
“Selama ini Reses yang sudah kami jalankan, memang aspirasi masyarakat masih bergelut masalah infrastruktur jalan, drainase. Karena di wilayah kami di Palaran, Samarinda Seberang dan Loa Janan, khususnya masih banyak jalan yang sampai saat ini masih banyak yang belum pengerasan. Jadi boro-boro dicor, pengerasan saja belum pernah,” bebernya.
Kondisi terparah, lanjut dia, berada di Kecamatan Palaran. Pasalnya, akses jalan utama masih banyak yang rusak dan membutuhkan perbaikan.
“Termasuk di Palaran yang sangat luas, sangat membutuhkan perbaikan dan pengerasan jalan, karena keluhan itu. Paling banyak jalan,” terangnya.
Diakuinya, jumlah anggaran yang diperlukan untuk perbaikan jalan maupun drainase sesuai permintaan warga, nilainya sangat besar. Sementara, anggaran yang tersedia, lebih kecil. Sehingga, yang menjadi prioritas penanganan akan didahulukan.
“Kita harus melihat dari kondisi APBD, makanya kami juga harus hadir setiap kegiatan Musrenbang di setiap kecamatan.
Memang kalau kami melihat dari usulan warga di masing-masing RT di setiap kelurahan sangat besar. Artinya, dari kebutuhan masyarakat, untuk satu kecamatan saja tidak bisa dipenuhi oleh APBD kota, dibandingkan setiap tahun Pemkot membahas program kegiatan di 10 kecamatan,” katanya.
Walaupun masih banyak aspirasi masyarakat yang belum diwujudkan, tapi Joha berharap masyarakat terus semangat mengusulkan apa saja kebutuhan di wilayahnya.
“Bisa kita bayangkan, jadi masyarakat harus memahami, penganggaran ini yang jadi masalah. Kita selalu memperjuangkan, makanya kami sering imbau masyarakat bahwa karena itu aturan, sehingga tidak ada yang bisa realisasi tanpa melalui usulan Musrenbang. Makanya kalau masyarakat tahun ini tidak bisa, silakan untuk mengusulkan tahun depannya lagi. Jangan pernah bosan,” imbuhnya.
Penulis : Han