Minimnya Pendampingan Dinilai Jadi Faktor Kegagalan Pengobatan TBC di Kaltim, DPRD Tekankan Peran Keluarga dan Komunitas

Publiknews.co Samarinda – Tingginya angka pasien tuberkulosis (TBC) yang tidak menuntaskan pengobatan di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi isyarat bahwa penanganan medis saja tidak cukup efektif.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai lemahnya sistem pendampingan pasien sebagai faktor utama yang selama ini luput dari perhatian.

Menurutnya, penyakit menular seperti TBC membutuhkan strategi berbasis komunitas dan dukungan emosional, bukan sekadar pengobatan di fasilitas kesehatan.

“Banyak pasien yang menghentikan pengobatan bukan karena kendala obat, tetapi karena mereka tidak memiliki pendamping. Rasa jenuh, kurangnya informasi, hingga stigma sosial sering kali membuat mereka mundur sebelum tuntas,” ujarnya, Minggu (20/7/2025).

Ia menyoroti rendahnya keterlibatan keluarga dan kader kesehatan di lingkungan sekitar, padahal pendampingan secara konsisten setidaknya selama enam bulan merupakan kunci keberhasilan terapi.

Data Dinas Kesehatan Kaltim hingga April 2025 mencatat, dari total 3.356 pasien TBC, hanya 77,15 persen yang berhasil menyelesaikan pengobatan. Sebanyak 286 pasien memilih berhenti, sementara lebih dari 150 orang meninggal dunia.

Ironisnya, Samarinda dan Balikpapan yang memiliki angka kasus tinggi justru mencatatkan persentase kesembuhan di bawah 78 persen.

Sebaliknya, daerah dengan kasus lebih rendah seperti Berau dan Mahakam Ulu, mampu mencapai tingkat keberhasilan hingga 90 persen.

“Masalahnya bukan hanya fasilitas. Ketika pasien merasa ada yang mendampingi, peluang mereka untuk sembuh jauh lebih tinggi. Daerah dengan capaian Treatment Success Rate (TSR) bagus selalu ditopang oleh peran komunitas yang aktif,” tambahnya.

Andi juga menegaskan pentingnya pemantauan intensif, penguatan edukasi di tingkat rukun tetangga, serta optimalisasi posyandu dan kader desa sebagai pengawas pengobatan langsung di lapangan.

Komisi IV DPRD Kaltim pun mendesak agar pemerintah daerah meninjau ulang pendekatan yang selama ini diterapkan. Edukasi harus menjangkau keluarga pasien, bukan hanya pasiennya saja.

Di samping itu, perlu disiapkan dukungan transportasi dan insentif bagi para pendamping, terutama di wilayah terpencil.

“Pasien yang gagal menjalani terapi berpotensi menjadi sumber penularan TBC yang lebih kebal obat. Karena itu, pendekatan kita harus beralih dari sekadar pengobatan menjadi pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.

Ia turut meminta agar skema zonasi TBC yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemetaan kasus, tetapi juga menjadi dasar penyaluran sumber daya, termasuk tenaga lapangan dan dukungan logistik.

“Kita butuh langkah nyata. Libatkan tokoh masyarakat, hidupkan kembali peran posyandu dewasa. Ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi persoalan sosial yang membutuhkan keterlibatan semua pihak,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi