Minimnya SDM dan Keterbatasan Infrastruktur Ancam Efektivitas Program MBG di Kaltim

Publiknews.co, Samarinda — Implementasi program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan menghadapi sejumlah hambatan di daerah, khususnya di Kalimantan Timur.

Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan antara pembangunan infrastruktur dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

Meski pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus dipacu, belum optimalnya penempatan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di lapangan dinilai menghambat efektivitas operasional dapur gizi.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menekankan bahwa keberadaan personel SPPI merupakan faktor vital dalam pengelolaan layanan gizi di setiap unit.

“Keberlangsungan dapur gizi sangat bergantung pada kesiapan SDM, khususnya tenaga SPPI. Mereka bukan hanya operator, tetapi juga bertanggung jawab atas pengawasan mutu gizi serta pencatatan administratif. Tanpa kehadiran mereka, pelayanan tidak akan berjalan,” ujar Darlis saat ditemui pada Jumat (25/7/2025).

Darlis menyambut baik inisiatif Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merekrut ribuan sarjana untuk dilatih melalui program khusus di Universitas Pertahanan.

Meski demikian, ia menggarisbawahi bahwa percepatan distribusi tenaga SPPI ke berbagai wilayah, terutama luar Jawa, harus menjadi prioritas.

“Investasi untuk membangun satu dapur gizi tidaklah kecil. Informasi yang saya peroleh menyebutkan bahwa biaya pengadaan peralatan saja bisa mencapai Rp800 juta, belum termasuk pembangunan fisik. Namun tanpa tenaga pengelola yang memadai, semua itu hanya akan menjadi aset yang tidak dimanfaatkan,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa idealnya, setiap SPPG dilengkapi dengan tiga komponen personel SPPI, yaitu kepala satuan, ahli gizi, dan akuntan. Ketiganya diperlukan agar dapur dapat berfungsi sesuai standar pelayanan yang ditetapkan.

“Saat ini ada beberapa dapur yang secara infrastruktur sudah siap, namun belum bisa beroperasi karena personel SPPI belum ditempatkan. Ini menjadi catatan serius yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya.

Darlis mengajak BGN untuk merumuskan langkah strategis percepatan penyebaran tenaga SPPI, dengan mempertimbangkan kebutuhan daerah dan kemampuan adaptasi program di berbagai kondisi geografis.

“Keberhasilan program MBG tidak semata diukur dari berapa banyak dapur yang dibangun, melainkan sejauh mana fasilitas tersebut dapat berfungsi dan memberi dampak nyata kepada masyarakat. Intinya, kualitas pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan SDM,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi