Program Pembangunan 350 SPPG di Kaltim Terancam Tertunda, DPRD Minta Insentif Swasta Diperjelas

Publiknews.co, Samarinda — Rencana pembangunan 350 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kalimantan Timur oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi.

Meski dinilai sebagai program penting untuk meningkatkan taraf gizi masyarakat, implementasinya dinilai berpotensi tersendat karena minimnya keterlibatan pihak swasta akibat belum adanya insentif yang memadai.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyatakan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam program ini tidak akan berjalan optimal tanpa adanya skema insentif yang jelas dan menarik secara ekonomis.

“Secara konsep, rencana ini tentu sangat positif. Namun, jika tidak ada daya tarik investasi yang memadai, khususnya dari sisi insentif, tentu sulit bagi pelaku usaha untuk turut ambil bagian. Perhitungan ekonomi mereka sangat detail, dan dana yang dianggarkan saat ini belum mencukupi untuk membangun dapur penyedia layanan gizi gratis dengan standar yang dibutuhkan,” jelasnya, Jumat (25/7/2025).

Darlis menambahkan bahwa persoalan akan semakin rumit apabila pembangunan diarahkan ke wilayah pelosok.

Ia menyoroti tingginya biaya logistik dan keterbatasan akses infrastruktur sebagai tantangan tambahan yang perlu diperhitungkan secara matang sejak tahap perencanaan.

“Untuk kawasan perkotaan, kemungkinan masih bisa berjalan. Namun, jika dibangun di daerah terpencil, dibutuhkan tambahan fasilitas pendukung dan biaya distribusi yang besar. Anggaran yang tersedia saat ini jelas belum mencakup kebutuhan tersebut,” katanya.

Ia juga menilai bahwa sebagian pelaku usaha sebenarnya menyambut baik inisiatif pembangunan SPPG.

Namun, kendala muncul pada persyaratan teknis yang terlalu ketat dan struktur pembiayaan yang belum mampu menjamin keberlangsungan operasional jangka panjang.

“Dengan pembiayaan per porsi yang hanya Rp15 ribu di mana Rp10 ribu dialokasikan untuk bahan pangan dan Rp5 ribu untuk biaya operasional akan sangat sulit jika desain teknisnya tetap kaku. Kondisi ini membuat sektor swasta enggan terlibat karena margin keuntungannya sangat tipis,” jelasnya.

Sebagai solusi, Darlis mengusulkan agar BGN mempertimbangkan revisi pada aspek pembiayaan serta model pembangunan yang lebih adaptif.

Menurutnya, perlu ada pembedaan pendekatan antara wilayah urban dan rural agar pelaksanaan program bisa lebih efektif dan realistis.

“Standar pembangunan seharusnya dibuat modular dan disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing. Dengan regulasi yang lebih fleksibel dan skema pendanaan yang disesuaikan, saya optimistis akan lebih banyak pihak swasta yang bersedia turut berpartisipasi,” tandas legislator dari daerah pemilihan Samarinda tersebut.

Penulis Nisnun Editor Redaksi