Novan Komisi III Menanggapi Saat hearing dgn IPTM

INFOBENUA.CO.SAMARINDA.Kaitan (RTH) Ruang Terbuka Hijau, sebenarnya kalau dari program Pemkot, RTH itu dari jembatan Mahakam sampai ke dekat pelabuhan, kaitan tent RTH sendiri sebenarnya itu bukan Penertiban dalam artian tanpa solusi .

Kemarin kita sudah berdiskusi dengan para pedagang, dan pedagang meminta untuk di fasilitasi dengan Pemkot.

Di samarinda ini pelanggaran mengenai pkl ini banyak. Bisa kita lihat diatas jam 9 malam itu sudah bnyak pedagang liar yang pertama adalah Mereka tidak bisa mengikuti aturan secara tata kelola lingkungan. Kedua masalah parkir kendaraannya. Disini kita pastikan Pemkot kita juga melihat kondisi pedagang yang tanpa izin itu sendiri.

Kalau kaitanya tentang hari ini pedagang binaan yang dari Pemkot sendiri, mereka Harini mau tidak mau karena mau penataan ulang, otomatis dengan adanya penataan ulang ini sendiri yang memang akan disusun sebagaimana mestinya bukan bearti nanti akan dihilangkan. tidak ,Tidak dihilangkan.

Ini yang memang harus Perlu di garis bawahi dan perlu diketahui. Memang kami menyarankan segera mungkin Pemkot mengambil kebijakan terkait jangan terlalu lama para PKL Vakum. Yang memang itu binaan Pemkot.

Kalau yamg ilegal ya memang itu yang ditindak hari ini. Mangkanya kita penataan ulang kembali karena itukan ada disainya untuk RTH. Bukan semua bearti RTH ini tidak bisa dimanfaatkan tetapi harus disesuaikan.

Sebenernya PKL yang di bina oleh Pemkot sudah Tertata tetapi hari ini memang mau ada perubahan tentang RTH itu sendiri. Jadi pemkot melakukan tindakan untuk memvakumkan sementara supaya ini nanti pada saat penataan selanjutnya bisa lebih rapi lebih baik.

Kita juga memahami dan Alhamdulillah pedagang juga menaati peraturan peraturannya sudh dari awal dan sudah dilakukan

Sekarang tinggal bagaimana nantinya akan terpusat di sana ataupun malah tergeser ke daerah karang Asam karena RTH kita sepanjang itu. Dari jembatan Mahakam sampai pelabuhan.

Mengenai design nya belum disampaikan oleh Pemkot. Karena ada juga pihak 2 dinas yang terkait, 1. PUPR 2. Dispar (Dinas pariwisata) itu nanti ada klasternya.

Kita minta jgn terlalu lama memvakum kan karena ini menyangkut hidup para pedagang itu sendiri.

Penulis:Rd