Nurhadi Soroti Beban Balikpapan Sebagai Gerbang IKN, Desak Dukungan Pemerintah Pusat

Publiknews.co Samarinda — Kota Balikpapan, yang kini menjadi titik strategis sebagai akses utama menuju Ibu Kota Nusantara (IKN), mulai menunjukkan gejala kewalahan akibat lonjakan kunjungan dari berbagai pihak.

Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi, mengungkapkan bahwa beban pelayanan tamu yang tinggi belum diimbangi dengan dukungan fiskal yang memadai dari pemerintah pusat.

Ia menilai, tingginya arus lalu lintas kunjungan ke dan dari IKN melalui Balikpapan membuat kota ini harus menanggung beban pengeluaran yang signifikan, di luar kemampuan anggaran daerah yang terbatas.

“Balikpapan membutuhkan perhatian lebih. Saat ini, kemampuan anggaran kota tersebut belum sebanding dengan jumlah tamu yang datang. Pemerintah pusat harus ikut turun tangan agar pembiayaan terkait pelayanan publik bisa terbantu,”ujarnya pada Kamis (19/6/2025).

Nurhadi menambahkan bahwa dampak positif memang terlihat pada meningkatnya pendapatan dari sektor jasa seperti perhotelan, namun beban operasional lainnya tetap menjadi tantangan serius.

“Keuntungan mungkin dirasakan sektor hotel dan penginapan. Tetapi untuk biaya konsumsi dan penyambutan tamu, justru menjadi tanggung jawab berat bagi pemerintah daerah,”kata politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menjalin sinergi dengan pemerintah pusat.

Melalui koordinasi yang intensif bersama DPR RI, ia berharap adanya penguatan skema pembiayaan lintas sektor yang lebih adil.

“Gubernur harus lebih aktif menjalin komunikasi ke tingkat pusat, agar Balikpapan memperoleh dukungan konkret, baik dalam bentuk anggaran tambahan maupun kebijakan strategis,”jelasnya.

Nurhadi yang juga tergabung dalam tim penyusun RPJMD Kaltim menyampaikan, pentingnya memasukkan Balikpapan ke dalam peta pembangunan nasional secara utuh, tidak hanya sebagai kota penyangga, namun juga sebagai representasi awal dari wajah IKN di mata publik.

“Kami menginginkan keterlibatan yang lebih luas, termasuk kementerian dan lembaga teknis pusat dalam perencanaan pembangunan. Balikpapan adalah pintu pertama menuju IKN, maka posisinya harus diperkuat,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN