Partisipasi Masyarakat Masih Jadi Tantangan Program KB Gratis di Samarinda

Ket Foto: Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti.

Publiknews.co Samarinda – Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) gratis di Kota Samarinda belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain persoalan pendanaan, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mengikuti program tersebut masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan program KB gratis merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dijalankan melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di daerah, pelaksanaannya berada di bawah koordinasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB).

“Program KB gratis ini pada dasarnya didukung pemerintah pusat melalui BKKBN. Sementara pemerintah daerah melalui Dinas P2KB lebih berperan dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat,” ujar Sri Puji Astuti, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, Dinas P2KB Samarinda mengelola anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung berbagai program yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana. Namun, belum seluruh dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat dapat direalisasikan sehingga turut memengaruhi pelaksanaan program di lapangan.

Meski demikian, Sri Puji menilai persoalan utama tidak hanya terletak pada ketersediaan anggaran. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program KB juga masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang berkelanjutan.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah rendahnya keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana. Padahal, menurutnya, perencanaan keluarga seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

“Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB masih perlu terus ditingkatkan. Termasuk mendorong para suami agar ikut berperan dalam perencanaan keluarga,” katanya.

Berbagai upaya sosialisasi sebenarnya telah dilakukan melalui layanan kesehatan masyarakat, termasuk kegiatan Posyandu. Namun, tingkat partisipasi warga, khususnya di kawasan perkotaan, dinilai belum sesuai dengan harapan.

Karena itu, Sri Puji mendorong agar edukasi mengenai keluarga berencana diberikan lebih dini, bahkan sebelum pasangan memasuki kehidupan rumah tangga. Menurutnya, masa persiapan pernikahan menjadi waktu yang tepat untuk memperkenalkan pentingnya perencanaan keluarga.

Ia menilai puskesmas dapat mengambil peran strategis dalam memberikan pembekalan kepada calon pengantin, mulai dari informasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan kehamilan, usia ideal memiliki anak, hingga pilihan metode kontrasepsi yang tersedia.

“Calon pengantin perlu mendapatkan pemahaman sejak awal mengenai perencanaan keluarga. Puskesmas bisa memberikan edukasi tentang waktu yang tepat untuk memiliki anak serta pilihan kontrasepsi yang dapat digunakan setelah menikah,” jelasnya.

Di sisi lain, Sri Puji menyebut DPRD Samarinda tetap memiliki ruang untuk mendukung program keluarga berencana melalui usulan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan. Namun, kondisi kemampuan keuangan daerah mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebutuhan pembangunan.

Menurutnya, banyak sektor yang membutuhkan dukungan anggaran secara bersamaan, sehingga pemerintah perlu menetapkan prioritas penggunaan anggaran agar seluruh program dapat berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah.

“Dukungan melalui pokok pikiran tentu bisa dilakukan. Namun, pemerintah juga harus mempertimbangkan berbagai kebutuhan lain yang sama pentingnya, sehingga pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” tutupnya.(adv/dprdsamarinda)