Pembangunan Kota Dinilai Perlu Dukungan Banyak Pihak, DPRD Dorong Perbankan Berkontribusi Lewat CSR

Ket foto: Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi.

Publiknews.co Samarinda – Pembangunan daerah dinilai tidak seharusnya hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterlibatan berbagai sektor, termasuk dunia perbankan, dianggap penting untuk memperkuat percepatan pembangunan di Kota Samarinda melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai keberadaan sejumlah bank nasional yang beroperasi di Samarinda belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan daerah. Menurutnya, aktivitas perbankan yang menghimpun dana masyarakat di kota tersebut sepatutnya diimbangi dengan dukungan nyata bagi kepentingan masyarakat luas.

“Sejumlah bank besar menjalankan aktivitas usaha serta memperoleh keuntungan di Kota Samarinda. Oleh sebab itu, kontribusi sosial untuk mendukung pembangunan daerah sudah semestinya lebih diperkuat,” ujarnya, Selasa (19/5/2026).

Ia menegaskan, pelaksanaan program CSR oleh sektor perbankan tidak seharusnya hanya difokuskan pada bantuan sosial berskala kecil. Dana CSR, kata dia, dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan fasilitas publik yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Beberapa bentuk pembangunan yang dinilai dapat didukung melalui CSR perbankan antara lain taman kota, ruang terbuka publik, hingga pembangunan ikon daerah seperti patung pesut. Menurutnya, proyek-proyek tersebut memungkinkan untuk direalisasikan melalui kerja sama sejumlah bank yang beroperasi di Samarinda.

“Jika terdapat lima hingga enam bank besar yang berpartisipasi dan masing-masing mengambil bagian dalam satu proyek pembangunan, hal tersebut tentu akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan kota,” katanya.

Selain memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah, keterlibatan perbankan melalui program CSR juga dinilai mampu mengurangi beban pembiayaan yang selama ini bertumpu pada APBD. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat lebih fokus mengalokasikan anggaran pada kebutuhan lain yang lebih prioritas.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa peluang kerja sama kreatif antara pemerintah daerah dan pihak perbankan tetap terbuka, termasuk melalui skema branding pada proyek tertentu selama tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pembangunan daerah membutuhkan sinergi dari berbagai pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri maupun sepenuhnya bergantung pada kapasitas anggaran daerah,” tutupnya.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi