Penerapan Parkir Non Tunai Komisi II , Kinerja Jukir Kurang Komputen

PUBLIK NEWS.CO.SAMARINDA. Mulai pertengahan tahun ini Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan ( Dishub) Kota Samarinda, menggandeng Perusda Varia Niaga untuk penerapan parkir non tunai.

Setiap tahunnya setoran retribusi dari parkir tepi jalan selalu kecolongan, dikarenakan sebagian besar tempat parkir dikuasai oknum juru parkir (jukir) liar.

Atas hal itu, maka penerapan parkir non tunai dianggap mampu menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini ada tiga titik ruas jalan yang menjadi percontohan dalam penerapan parkir non tunai, yang diawasi oleh Perusda Varia Niaga. Diantaranya Jalan KH Khalid, Jalan Panglima Batur dan Jalan Pangeran Diponegoro.

Dalam penerapannya, parkir non tunai masih belum berjalan efektif. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengutamakan pembayaran tunai serta adanya laporan, kinerja jukir yang kurang kompeten menjalankan pembayaran parkir non tunai, yang menggunakan mesin Varia Niaga.

Atas adanya laporan itu, Komisi II DPRD Samarinda akhirnya memanggil pihak Varia Niaga, guna memberikan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dalam pertemuan hari rabu (21/9/2022). Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi yang juga menjadi Koordinator Komisi II mengakui, banyak catatan dari pihaknya. Sebab sebelum memberikan evaluasi, ada beberapa anggota Komisi II yang melakukan survei langsung ke lapangan.

“Bu Laila dan teman-teman coba-coba parkir di kawasan yang diawasi Varia Niaga, ternyata jukirnya tidak menawarkan bayar non tunai. Mesti harus diminta dulu baru mesin itu dikeluarkan,” ungkap Subandi.

Subandi mengungkapkan, bahwa potensi retribusi parkir non tunai sangat besar. Sehingga permasalahan ini menjadi catatan pihaknya terhadap pelaksanaan parkir non tunai.

“Kinerja jukir harus diperbaiki serta mindset mereka dalam penggunaan mesin. Kita terus mendukung, karena potensi parkir non tunai sangat bagus,” jelas Subandi

Subandi juga menyoroti permasalahan yang muncul diluar kawasan varia niaga. Adanya oknum jukir liar, yang menguasai beberapa ruas jalan, dengan berkedok preman. Hal ini membuat masyarakat kerap merasa resah.

“Kenapa harus takut, kalau perlu perlindungan, kan ada kepolisian yang akan melindungi. Kami juga minta agar pemerintah agar tidak takut dengan premanisme, karena pemerintah yang bisa membuat aturan,” tutup Politisi PKS ini.

Penulis: eka