Rapat Paripurna Ke 38 DPRD Kaltim, Sutomo Jabir lakukan Intrupsi merevisi Kinerja Dinas Pendidikan yang Tidak maksimal.

PUBLIKNEWS. Co -Samarinda– Komisi IIl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Sutomo Jabir lakukan Intrupsi pada rapat paripurna ke 38 DPRD Kaltim bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim serta pemerintah provinsi (Pemprov). Soal serap anggaran yang sangat rendah dari Dinas Pendidikan.

Pada sidang paripurna tersebut Sutomo Jabir tak lupa ucapkan rasa bersyukur karna untuk Anggaran APBD perubahan 2022 telah di sepakati.

“Tentu kita bersyukur kita telah menyepakati APBD perubahan tahun 2022 yang lebih menggembirakan lagi karena angkanya bertambah yang awalnya 11,5 triliun menjadi 14,36 triliun,” tuturnya.

Namun menurut Sutomo dengan telah disepakati APBD perubahan tersebut harus direvisi mengenai realisasi belanjanya.

“Tentu sangat memperihatinkan karna sampai triwulan ketiga, ini triwulan terakhir realisasi anggaran kita masih sangat rendah,”ucapnya Sutomo.

Menurut Pengamatan Politisi PKB tersebut ada sesuatu yang tidak beres di jajaran pemerintah provinsi Kaltim. Tomo pun mengambil Contoh SKPD yang mempunyai anggaran terbesar.

“Pertama dinas pendidikan kalo kita pikir sebenarnya Dinas Pendidikan ini tidak ada kesulitan untuk merealisasikan anggaran mayoritas anggaran di dinas pendidikan ini dilakukan secara E Katalog secara elektronik terus dimana hambatannya,” jelasnya.

Sutomo pun menambahkan contoh di dinas pendidikan ada salah satu program unggulan dinas pendidikan provinsi Kaltim yang namanya data center. Diketahui bahwa program unggulan tersebut telah dianggarkan pada awal tahun dan bukan di perubahan serta anggarannya pun dinilai tidak banyak sekitar 10 miliar.

Namun sampai sekarang Ia tidak menyakini jika pengadaan barangnya sudah ada di dinas pendidikan. Tomo pun menegaskan pihaknya tidak ada urusan dengan siapapun itu termasuk distributor barang tersebut.

“Apa kesulitan nya bukankah sekarang pengadaannya dilakukan dengan sangat sederhana hanya E Katalog tinggal klik bisa berkontrak saya tidak ada urusan dengan siapa distributornya,”tanya Sutomo

Selanjutnya yang menjadi urusan kalau hanya ingin mengakomodir kemauan dan keinginan tertentu kemudian menghambat realisasi anggaran kita. Tambahnya Tomo pada Intrupsi sidang tersebut.

Terahir Ia menekankan untuk pihak Pemprov untuk mengecek di dinas pendidikan yang dinilai ada indikasi kepentingan yang saling tarik menarik sehingga menghambat realisasi anggaran tersebut.

“Mohon pak sekda nanti pak kadis dinas pendidikan dicek karna saya melihat ada indikasi seperti itu di Dinas Pendidikan,” pungkasnya.

Penulis: Rid