Rekrutmen Berbelit Jadi Kendala Pemerataan Dokter Spesialis di Kaltim

Publiknews.co Samarinda – Upaya memenuhi kebutuhan tenaga dokter spesialis di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan serius.

Selain terbatasnya jumlah tenaga medis, rumitnya prosedur rekrutmen dinilai menjadi penghambat utama dalam menjawab kebutuhan di berbagai wilayah, khususnya daerah terpencil dan perbatasan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mengemukakan bahwa proses rekrutmen yang masih terpusat dan bergantung pada mekanisme nasional, seperti keterlibatan Badan Kepegawaian Negara (BKN), seringkali menyulitkan pemerintah daerah untuk bertindak cepat dalam mengatasi kekurangan dokter spesialis.

“Persoalannya bukan semata-mata pada jumlah dokter yang tersedia, tetapi juga pada sistem perekrutan yang terlalu panjang dan kompleks. Ketika daerah membutuhkan tenaga medis segera, proses administratif justru menjadi kendala utama,” jelas Sarkowi dalam keterangan persnya, Sabtu (12/7/2025).

Ia menjelaskan bahwa Pemprov Kaltim sebenarnya telah membuka formasi khusus bagi dokter spesialis untuk ditugaskan di wilayah 3T.

Namun, animo pendaftar tetap rendah, bahkan ketika formasi ditambah.

“Kondisi ini cukup memprihatinkan. Meski formasi dibuka secara khusus untuk wilayah tertentu, minat pendaftar tetap tidak meningkat. Ini bisa jadi karena lokasi penempatan yang dianggap kurang menarik, atau karena prosesnya terlalu panjang dan menyulitkan,” ujarnya.

Sarkowi menegaskan perlunya reformasi sistem perekrutan secara menyeluruh.

Ia menilai kebijakan afirmatif perlu diperkuat, termasuk memberikan peluang khusus bagi lulusan kedokteran yang berasal dari wilayah tertinggal, agar mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk kembali bertugas di daerah asalnya.

“Anak-anak dari daerah 3T umumnya memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan kampung halamannya. Jika diberikan afirmasi dan didukung dengan pelatihan serta pembinaan yang memadai, mereka cenderung lebih bertahan untuk mengabdi di sana,” terangnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran lembaga pendidikan, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, dalam menciptakan skema khusus rekrutmen berbasis daerah yang lebih relevan dengan kebutuhan Kaltim.

Menurutnya, program bantuan pendidikan seperti Gratispol juga sebaiknya diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor kesehatan, terutama bagi calon dokter yang disiapkan untuk bertugas di wilayah terpencil.

Namun demikian, Sarkowi menambahkan bahwa tanggung jawab mencetak tenaga medis bukan hanya berada di tangan pemerintah.

Peran serta masyarakat, terutama orang tua, sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran dan semangat pengabdian di kalangan generasi muda.

“Apabila kita terus bergantung pada skema pusat yang birokratis, maka persoalan ini akan terus berlarut. Diperlukan terobosan dan inisiatif dari pemerintah daerah agar solusi bisa segera diwujudkan,” pungkasnya.

DPRD Kaltim, kata Sarkowi, siap mendorong adanya kebijakan afirmatif dan dukungan anggaran yang terarah guna mempercepat pemerataan tenaga kesehatan, sehingga seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pelosok, dapat memperoleh layanan medis yang layak dan setara.
(ADV)

Penulis: Nisnun | Editor: Redaksi