RPJMD Kaltim 2025–2029 Ditetapkan, Visi Generasi Emas 2045 Mulai Dijalankan

Publiknews.co Samarinda — Kalimantan Timur kini memasuki fase baru pembangunan daerah menyusul pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim bersama Pemerintah Provinsi, Senin (28/7/2025).

Ketua Panitia Khusus RPJMD, Syarifatul Sya’diah, menjelaskan bahwa proses penyusunan dokumen strategis ini telah melalui tahapan panjang, meliputi pembahasan internal DPRD, dialog bersama pemangku kepentingan, konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri, hingga finalisasi bersama Bappeda Kaltim.

“RPJMD ini merupakan pondasi awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025–2045, dan menjadi bagian integral dari target nasional menuju Indonesia Emas,”ujar Syarifatul.

Sebagai acuan utama pembangunan lima tahun ke depan, RPJMD berfungsi sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan dan menjadi instrumen arah kebijakan lintas sektor.

Visi yang diusung dalam dokumen ini adalah “Kalimantan Timur Sukses Menuju Generasi Emas 2045”, yang dirumuskan ke dalam tiga tujuan besar: tercapainya kemajuan daerah, lahirnya sumber daya manusia unggul, serta terbentuknya tata kelola pemerintahan yang modern dan kompetitif.

Untuk mewujudkan visi tersebut, enam misi pembangunan telah ditetapkan, antara lain:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia,

2. Pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan,

3. Penguatan konektivitas serta pelayanan dasar,

4. Percepatan transformasi birokrasi berbasis digital,

5. Penguatan nilai-nilai budaya dan religius, serta

6. Pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Selain itu, RPJMD juga mencakup 10 sasaran strategis dan 64 program prioritas lintas sektor.

Syarifatul menegaskan, arah pembangunan Kaltim ke depan juga disesuaikan dengan peran penting provinsi ini sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta reformasi tata kelola pemerintahan menjadi fokus utama.

“Peran Kalimantan Timur sebagai penopang IKN harus diantisipasi secara serius sejak sekarang, baik dari sisi infrastruktur maupun kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat pemerintah, swasta, hingga komunitas sipil untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang telah dirancang.

“Transformasi tidak mungkin dicapai tanpa kolaborasi. Diperlukan komitmen bersama agar setiap kebijakan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, serta memperkuat langkah kita menuju visi Generasi Emas 2045,” tutupnya.
(Adv/DPRD Kaltim)