Publiknews. Co -Samarinda– Wacana kenaikan biaya umrah dan haji (UMH) menadapat sorotan dari Fraksi PPP DPRD Prov. Kaltim.
Rusman Ya’qub, selaku politisi PPP dan anggota komisi IV DPRD Prov. Kaltim memberikan tanggapan soal wacana kenaikkan biaya UMH.
Rusman sangat menyayangkan jika biaya UMH di naikkan tanpa melakukan pertimbangan terhadap finansial masyarakat.
“Itu memang kewenangan Kementrian Agama dan Pemerintah pusat. Tetapi kita juga berharap pemerintah pusat agar tidak membebani masyarakat dengan kenaikkan biaya umrah dan haji ini,” ucapnya.
Meskipun demikian, kenaikkan biaya UMH tidak dapat dihindari jika itu memang sebuah keharusan.
“Tetapi juga tidak bisa di hindari, jika itu terkait dengan aturan dari kerajaan Arab Saudi. Saya berimplikasi dari itu juga,” lanjutnya.
Ia pun akan menindak lanjuti wacana tersebut dengan menyampaikan keluh kesah kepada DPR-RI nantinya.
“Intinya, kita meminta kepada Kemenag bersama DPR-RI berjuang keras agar kenaikannya tidak terlalu membebani masyarakat terutama masyarakat Muslim,” ungkapnya.
Terkait dengan subsidi UMH, Rusman menjawab jika hal tersebut merupakan kewenangan dari DPR-RI. Namun, hal ini juga akan di dorong olehnya dan Fraksi PPP untuk tidak menaikkan biaya UMH.
“Kalau itu kebijakan di DPR-RI, tapi yang jelas kita akan dorong. Terutama fraksi saya, kita pastinya akan mendorong untuk tidak dilakukan wacana penaikkan biaya UMH,” pungkasnya.
(Rid/DPRD Kaltim).