Soal TPP P3K Yang Tak Kunjung Keluar, Salehuddin Minta Pemprov Jangan Menunda-nunda

PUBLIKNEWS. Co -Samarinda– Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Prov. Kaltim) Salehuddin, minta Pemerintah Provinsi (Pemprov) segera realisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkungan pendidikan.

Pemberian TPP bagi guru atau tenaga pendidik yang berstatus P3K, hingga saat ini belum terealisasikan. Pasalnya, para peserta P3K yang telah lulus pada gelombang 1 dan 2, hingga saat ini belum mendapatkan TPP dari Pemprov Kaltim.

Hal tersebut menjadi sorotan dari DPRD Prov. Kaltim. Salehuddin, selaku anggota komisi IV mengatakan telah memanggil Kepala Dinas Pendidikan, Badan Keuangan Daerah (BKD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk melakukan serangkaian pembahasan soal TPP P3K tersebut.

“Memanggil Kepala Dinas kemudian BKD kemudian di BPKAD juga, terkait dengan mempercepat proses realisasi TPP bagi teman-teman P3K yang lulus di gelombang 1 dan gelombang 2,” ucapnya.

Salehuddin mengatakan, jika Pemprov pada waktu itu telah berjanji untuk mempercepat pemberian TPP terhadap para P3K tersebut.

“Pemerintah Provinsi berjanji untuk mempercepat itu, bahkan mereka memperkirakan di posisi Agustus akhir itu sudah ada realisasinya. Kita harus tagih kembali,” lanjutnya.

Namun, hal tersebut hingga saat ini masih belum terealisasikan. Di ketahui ada 1.170 tenaga pendidik P3K yang belum mendapatkan haknya.

“Tapi sampai sekarang ketika kita coba kontrol dan kita evaluasi, ternyata ada 1.170 tenaga P3K yang belum mendapatkan haknya. Sementara untuk ASN itu sudah mendapatkan semua TPP,” ungkap politisi Golkar tersebut.

Tak hanya itu, penempatan wilayah atau transisi yang di tetapkan juga menjadi faktor penting mengapa TPP harus cepat terealisasikan kepada ribuan P3K tersebut.

“Sementara mereka (P3K) ini tidak, karena sebagian besar teman-teman P3K yang lulus itu kan di switch, yang tadi permohonannya misalnya ada di SMA Samarinda atau Tenggarong, tapi tiba-tiba kan di tugaskan diKubar misalnya,” ujarnya.

“Nah proses transisi itu kasihan sekali karena harus ngontrak meninggalkan keluarga, berpisah dengan keluarga,” sambungnya.

Sementara itu, TPP merupakan bentuk apresiasi yang seharusnya di realisasikan. Pasalnya, kebutuhan hidup seseorang juga menjadi faktor kesejahteraan para tenaga pendidik yang telah memberikan tenaga dan pikiran untuk mencerdaskan para generasi muda Kaltim.

“Sementara harapannya, TPP ini salah satunya untuk menunjang proses mobilisasi mereka. Kalau ini saja tidak terpenuhi, bagaimana mereka bisa konsentrasi untuk melakukan proses tugas dan fungsi mereka sebagai pendidik,” kritiknya.

Kembali Salehuddin mengingatkan Pemprov untuk segera memberikan TPP pada para P3K tersebut.

“Saya mengingatkan kembali kepada Pemerintah Provinsi, segera ini menjadi ultimatumlah, karena empat bulan itu sangat penting bagi teman-teman P3K,” himbaunya.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim tersebut mengatakan kesejahteraan para tenaga pendidik harus terjamin. Dan TPP merupakan satu bentuk apresiasi yang seharusnya tidak di tunda-tunda oleh Pemprov Kaltim.

“Saya pikir percepatan TPP bagi P3K yang lulus tersebut seharusnya menjadi satu penghargaan yang pemerintah harus percepat gitu,” tegasnya.

Terakhir, ia menekankan ada ribuan P3K yang belum mendapatkan haknya.

“Kembali saya katakan ada 1.170 tenaga P3K yang lulus yang sampai saat ini belum mendapatkan TPP ini,” tandasnya.

Penulis : Zul.