Wakil DPRD Kaltim Tanggapi Persoalan UMP 2023.

Publiknews. Co – SAMARINDA – Persoalan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang akan diumumkan 21 November mendatang. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Muhammad Samsun mengatakan sejumlah komponen upah pekerja setiap tahun selalu mengalami penyesuaian, tak terkecuali pada besaran UMP 2023.

Ia pun mengatakan bahwasanya peningkatan UMP 2023 sangatlah krusial dan berpengaruh pada seluruh pihak, termasuk pelaku industri.

“Peningkatan ini pasti akan berpengaruh bagi para pelaku industri. Karena harus ikut menyesuaikan anggarannya jika ada kenaikan,” jelasnya, Sabtu (12/11/2022).

Samsun menilai bahwa perhitungan besaran UMP memerlukan sejumlah indikator yang sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, tidak bisa dianggap sederhana.

“UMP ini tidak serta-merta naik begitu saja, perlu ada perhitungan yang tepat dari sejumlah indikatornya,” jelas Samsun.

Lebih lanjut, politisi fraksi PDIP ini memaparkan, kenaikan UMP sangat mampu mempengaruhi inflasi daerah. Karena berpotensi pada meningkatnya harga Bahan Pokok Penting (Bapokting).

“Bahkan hal ini dapat terjadi bukan hanya dari kenaikan UMP, kenaikan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil) saja bisa mempengaruhi kenaikan harga,” ucapnya.

Sebagai pihak yang memberi upah, Samsun turut meminta agar kemampuan fiskal pelaku industri dipertimbangkan. Termasuk juga masyarakat yang bukan penerima UMP.

“Misalnya saja petani atau nelayan, mereka kan bukan penerima UMP, apakah dari pengaruh inflasi bisa dijangkau oleh mereka atau tidak, karena kenaikan sebesar apapun sangat berpengaruh,” tandas Samsun. (Adv)